ABDSI — Keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan kelembagaan dan ketersediaan modal. Koperasi juga membutuhkan dukungan ekosistem usaha yang kuat, mulai dari kepastian pasokan, akses pasar, pengembangan layanan bersama, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan.
Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam kajian berjudul “Peluang dan Strategi Kerja Sama Pemerintahan Desa dalam Mendukung Keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)” yang disusun oleh Soedjatmiko, Dosen STIE Nasional sekaligus Ketua Bidang I Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (DPN ABDSI).
Kajian tersebut disampaikan dalam kegiatan Asistensi dan Supervisi Kerja Sama di Desa dalam Mendukung Kesinambungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada 29 Oktober 2026 secara daring.
Kerja Sama Antardesa sebagai Pengungkit Ekonomi Koperasi
Dalam kajiannya, Soedjatmiko menekankan bahwa kerja sama antardesa dapat menjadi instrumen strategis untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi koperasi di tingkat lokal. Persoalan seperti skala produksi yang kecil, biaya distribusi yang tinggi, keterbatasan fasilitas pascapanen, dan belum terbangunnya jaringan pemasaran yang kuat tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu desa atau koperasi secara mandiri.
Karena itu, pemerintah desa dapat berperan dalam memfasilitasi koordinasi antardesa, memetakan potensi ekonomi lokal, mempertemukan pelaku usaha, serta mendorong pengembangan fasilitas dan layanan ekonomi bersama.
Sejumlah peluang kerja sama yang dapat dikembangkan meliputi konsolidasi produksi dan rantai pasok antardesa, pemanfaatan fasilitas penyimpanan dan logistik bersama, perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi, serta pengembangan jejaring bisnis antarkoperasi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha, memperkuat daya saing produk lokal, dan memperluas manfaat ekonomi bagi anggota koperasi serta masyarakat desa.
Tata Kelola dan Kelayakan Usaha Harus Menjadi Prioritas
Kajian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama antardesa tidak cukup diukur dari jumlah kesepakatan yang dibuat atau banyaknya pihak yang terlibat. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat ekonomi yang dihasilkan, peningkatan efisiensi, keberlanjutan operasional, dan kemampuan kerja sama dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Untuk itu, implementasi kerja sama perlu diawali dengan pemetaan potensi dan kebutuhan, dilanjutkan dengan penentuan prioritas, integrasi ke dalam perencanaan desa, musyawarah sesuai ketentuan, penyusunan kesepakatan yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi berkala.
Aspek kelayakan usaha juga menjadi perhatian penting. Pengembangan fasilitas seperti gudang, tempat pengumpulan hasil, atau sarana penyimpanan tidak semestinya hanya didasarkan pada ketersediaan anggaran. Keputusan investasi harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, volume transaksi, permintaan pasar, biaya operasional, pemeliharaan, dan kemampuan pengelolaan.
Dengan demikian, setiap bentuk kerja sama perlu dirancang berdasarkan kebutuhan riil dan potensi manfaat yang dapat diukur.
Memperjelas Batas Peran Pemerintah Desa dan Koperasi
Salah satu poin penting dalam kajian ini adalah perlunya membedakan kerja sama pemerintahan desa dengan kerja sama bisnis koperasi.
Kerja sama pemerintahan desa dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, transaksi bisnis KDMP dengan koperasi lain, distributor, pembeli, atau mitra usaha perlu diatur melalui perjanjian komersial tersendiri.
Pemisahan tersebut penting untuk memastikan kejelasan kewenangan, sumber pendanaan, kepemilikan aset, tanggung jawab operasional, serta pengelolaan risiko usaha.
Pemerintah desa berperan memfasilitasi terciptanya ekosistem yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan pengurus dan pengawas koperasi bertanggung jawab menjalankan organisasi serta mengelola usaha sesuai kewenangan, prinsip koperasi, dan kelayakan bisnis.
Dengan pendekatan ini, dukungan pemerintah desa diharapkan memperkuat kemandirian koperasi, bukan menggantikan peran anggota dalam pengambilan keputusan maupun mengambil alih pengelolaan bisnis.
Peluang Pengembangan di Lima Provinsi Kalimantan
Kajian tersebut secara khusus mengangkat perspektif wilayah Kalimantan yang mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang dapat menjadi dasar pengembangan model kerja sama. Potensi pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan bukan kayu, produk olahan, hingga kebutuhan distribusi dapat dikaji untuk membangun keterhubungan ekonomi antardesa.
Namun, pendekatan tersebut tidak berarti seluruh desa harus menerapkan model yang sama. Penentuan bentuk kerja sama tetap memerlukan verifikasi lapangan melalui pemetaan komoditas, data produksi, identifikasi pelaku usaha, analisis kebutuhan masyarakat, serta kajian kelayakan.
Dengan demikian, model kerja sama yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kapasitas kelembagaan setempat.
Relevansi bagi Penguatan Ekosistem Pendampingan UMKM dan Koperasi
Bagi ABDSI, gagasan penguatan kerja sama antardesa ini relevan dengan upaya membangun ekosistem pengembangan usaha yang lebih terintegrasi. Koperasi membutuhkan dukungan yang tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga mencakup pengembangan model bisnis, peningkatan kapasitas pengelola, penguatan rantai pasok, akses pasar, dan kemitraan yang berkelanjutan.
Pendampingan koperasi perlu diarahkan agar pengurus dan anggota mampu mengidentifikasi peluang usaha, menyusun perencanaan bisnis, menghitung biaya dan risiko, membangun kemitraan, serta mengukur kinerja usaha secara berkala.
Kolaborasi antara pemerintah desa, koperasi, pelaku usaha, lembaga pendamping, perguruan tinggi, dan mitra pasar dapat menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi desa yang lebih produktif dan berdaya saing.
Pada akhirnya, keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi, tetapi oleh kemampuannya menjalankan usaha secara profesional, memenuhi kebutuhan anggota, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Kerja sama pemerintahan desa bukan pengganti manajemen usaha koperasi, melainkan instrumen untuk membangun ekosistem ekonomi yang memungkinkan KDMP tumbuh mandiri, profesional, dan berkelanjutan.
