BOLAANG MONGONDOW, 12 November 2026 — Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bolaang Mongondow memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi alternatif yang berkelanjutan, khususnya bagi petani kelapa.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Kerja dalam Rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder yang digelar BNN Kabupaten Bolaang Mongondow di Rumah Sawah Café, Desa Kopandakan 2, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara BNN dan berbagai unsur stakeholder untuk merumuskan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih tangguh dan produktif.
Dalam kegiatan tersebut, Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Sulawesi Utara turut dilibatkan sebagai mitra strategis. Peran ABDSI diarahkan untuk memberikan perspektif pengembangan usaha dan pendampingan, terutama dalam mendorong petani kelapa agar mampu melihat komoditas kelapa tidak hanya sebagai hasil pertanian primer, tetapi sebagai sumber pengembangan ekonomi alternatif.
Pendekatan tersebut penting karena pemberdayaan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar bantuan atau program sesaat. Petani perlu didorong untuk memiliki kapasitas dalam mengembangkan usaha, meningkatkan nilai tambah produk, membangun akses pasar, serta memperkuat kelembagaan ekonomi.
Dalam perspektif pengembangan BDS, keberlanjutan pemberdayaan dapat dibangun melalui tiga hal utama: penguatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan model bisnis, dan penghubungan dengan ekosistem pendukung.
Komoditas kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan tersebut. Selain produk primer, kelapa dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, sehingga membuka peluang diversifikasi pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting. Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendamping, aparat kewilayahan, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya perlu bergerak dalam satu ekosistem agar program pemberdayaan masyarakat menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, pemberdayaan petani diharapkan tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi berkembang menjadi penguatan usaha, penciptaan nilai tambah, perluasan pasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi adalah kunci. Pemberdayaan yang berkelanjutan bukan sekadar membuat masyarakat mampu bertahan, tetapi mendorong mereka menjadi pelaku ekonomi yang semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing.
