Jakarta, 27 Oktober 2026 —Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) menerima penghargaan Mandaya Awards 2026 kategori Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, didampingi Menteri Koperasi, Ferry J. Yuliantono dalam Puncak Penganugerahan Mandaya Awards 2026 di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10). Penghargaan diterima oleh Sekretaris Jenderal ABDSI, Siti Nur Maftuhah.
Mandaya Awards diselenggarakan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk mengapresiasi, menyemangati, dan mengakselerasi pemberdayaan masyarakat sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Para penerima penghargaan melewati kurasi dan penilaian oleh kementerian dan lembaga, praktisi, serta akademisi, dilanjutkan tahap verifikasi data bagi para finalis pada 23 Oktober 2026.
Penyelenggaraan tahun ini diikuti 349 partisipan dari berbagai kelompok pelaku pemberdayaan. Pada rangkaian yang sama, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga menyelenggarakan Innovilleague 2026, yang menghimpun 415 tim beranggotakan 1.245 mahasiswa.
ABDSI mengajukan gerakan bertajuk "Memberdayakan Para Pemberdaya", yang menempatkan penguatan pendamping sebagai titik ungkit pemberdayaan masyarakat. Alih-alih berhenti pada pelatihan bagi pelaku usaha, ABDSI memperkuat lebih dulu para pendamping, fasilitator, dan aparatur pembina di daerah, agar mereka mampu mendampingi pelaku usaha di wilayahnya secara berkelanjutan.
Beberapa praktik baik diajukan, seperti kolaborasi ABDSI dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pelatihan fasilitator bagi para pembina Koperasi dan UMKM dari perangkat daerah pada Januari 2026 melahirkan Kriteria dan Tahapan UMKM Naik Kelas, kurikulum diklat kewirausahaan, yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Timur. Berdasarkan kurikulum tersebut, pemerintah daerah menjalankan dan membiayai pelatihan bagi wirausaha dan koperasi dan UMKM.
"Penghargaan ini bukan milik pengurus, melainkan milik para pendamping yang bekerja di daerah, sering tanpa sorotan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ABDSI, Bahrul Ulum Ilham. "Ukuran keberhasilan kami sederhana. Bukan seberapa besar peran kami, melainkan seberapa mampu daerah menjalankan pendampingannya sendiri, tanpa kami."
Ditambahkan oleh Sekjen ABDSI, Siti Nur Maftuhah, bahwa pemberian apresiasi bagi ABDSI diterima sebagai tanggung jawab, bukan sebagai garis akhir. "Masih banyak daerah yang membutuhkan pendamping yang kompeten, dan di sanalah pekerjaan kami berikutnya ," Ujarnya.
Berdiri sejak 2002, ABDSI merupakan asosiasi profesi yang menghimpun konsultan, fasilitator, dan mentor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan jaringan pengurus di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Pada Agustus 2026, ABDSI menyelenggarakan Temu Nasional Pendamping IV di Pontianak, yang menghasilkan Piagam Pontianak sebagai peta jalan penguatan profesi pendamping koperasi dan UMKM hingga 2030.
